Kamis, 24 Desember 2009

Membangun Nasionalisme Melalui Pendidikan


Rasa persatuan atau nasionalisme suatu bangsa merupakan modal utama dalam menghadapi kemajuan ataupun mengatasi krisis bangsa itu. Sejak nasionalisme lahir di dalam kehidupan bangsa dan bertanah air, di dalam sejarah kehidupan manusia dewasa ini, khususnya dalam menghadapi perubahan global, nasionalisme terus merupakan permasalahan yang menentukan hidup matinya suatu negara-bangsa. Dalam menjaga kelangsungan hidup suatu negara-bangsa dengan nasionalisme ini maka sejarah membuktikan betapa negara-negara maju dan negara-negara berkembang menjadikan pendidikan nasionalnya sebagai sarana untuk memelihara, mengembangkan, dan menggunakannya untuk survival.

Nasionalisme Indonesia
Kita mengenal kebangkitan Nasional I pada tahun 1908. Nasionalisme 1908 tumbuh dari sekolompok pemuda yang diikat oleh rasa untuk menentang cengkeraman penjajah di bumi Indonesia. Nasionalisme 1908 tentunya masih terbatas pada kelompok-kelompok terbatas serta bersifat kelompok-kelompok primordial. Nasionalisme 1908 mencapai puncaknya pada tahun 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Oleh sejarawan Anhar Gonggong dikatakan bahwa nasionalisme 1908 adalah nasionalisme otak yang di lahirkan oleh kelompok pemuda yang berpendidikan modern dari kumpulan-kumpulan suku dari berbagai pelosok Indonesia. Nasionalisme yang menggunakan otak ini menggantikan nasionalisme yang lahir dari kesetiakawanan sekelompok pemuda yang masih diikat oleh feodalisme dan premordialisme yang sempit.

Kamis, 10 Desember 2009

Muhammadiyah dalam Bingkai Perpolitikan


Judul Buku : Muhammadiyah dalam Dinamika Politik
Indonesia 1966-2006
Penulis : Syarifuddin Jurdi
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan I : Pebruari, 2010
Tebal : xxxviii + 520 halaman

Muhammadiyah merupakan gerakan sosial Islam yang bersifat multiwajah. Aktivitasnya tidak hanya berkaitan dengan bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, tetapi juga dengan wilayah politik kenegaraan. Peran maupun respons Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia lebih ditentukan oleh watak rezim berkuasa. Walaupun demikian, secara umum peran Muhammadiyah ditandai oleh ketergantungan yang dominan kepada pemerintah berkuasa, jika tidak mengatakan bahwa Muhammadiyah terkooptasi dan terhegemoni.

Kiprah politik Muhammadiyah pernah mengalami ‘jalan buntu’ pada masa Demokrasi Terpimpin. Faktor utama yang menyebabkan melemahnya peran politiknya adalah posisi Masyumi yang krusial. Partai tersebut pada 1960 diperintah untuk membubarkan diri, sedangkan Muhammadiyah merupakan anggota istimewa partai Masyumi. Sehingga selama enam tahun kiprah politiknya terpinggirkan. Akibatnya, Muhammadiyah kesulitan memainkan peran-peran politiknya secara proporsional dalam memperjuangkan ide-ide politiknya.

Rabu, 09 Desember 2009

Kontroversi Ujian Nasional


Perdebatan Ujian Nasional (UN) tanpaknya belum akan berakhir, Mahkamah Agung (MA) kembali memenangkan gugatan masyarakat lewat citizen law suit terkait penyelenggarakan UN. Berbagai argumen dikemukakan para pakar, pemerhati, praktisi pendidikan, orangtua, dan siswa sendiri untuk menggugat kebijakan UN. Disisi lain, pemerintah masih akan kembali melakukan upaya hukum terakhir, yakni pengajuan peninjauan kembali.

Pendapat dan pandangan dalam polemik mengenai UN ini tampak terbelah menjadi dua kutub. Namun, argumen-argumen yang mengemuka hanya mempersoalkan UN dari sisi keabsahan hukum atau peraturan. Tak heran bila tema ini hanya berkisar pada gugatan atas pasal-pasal dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) berikut PP turunannya yang mengatur tentang siapa yang berwenang melaksanakan UN. Penting dicatat, UU SPN menggunakan istilah “evaluasi belajar”, tidak menyebut secara jelas “Ujian Nasional”.
Untuk itu, perdebatan harus ditarik pada pembahasan isu-isu substansial. Pertanyaan pokok yang patut diajukan adalah apakah UN diperlukan? Jika perlu, apakah UN dapat menjadi penentu kelulusan atau sekadar istrumen memetakan mutu pendidikan? Apakah UN merupakan bentuk evaluasi pendidikan atau pengukuran pencapaian prestasi akademik?

Rabu, 02 Desember 2009

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan


Judul Buku : Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan:
Seberapa Jauh?
Penulis : Malcolm D. Evans, dkk.
Penerbit : Kanisius
Cetakan : Pertama, 2010
Tebal : xvii + 829

Memasuki abad ke-21, kebebasan agama dan keyakinan (freedom of religion and belief) merupakan salah satu bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Meski hampir tidak ada lagi perdebatan substantif tentang esensialnya subjek ini, jelas pula kebebasan agama dan keyakinan masih menghadapi masalah dan kendala tertentu di banyak bagian dunia, termasuk di tanah air kita Indonesia. Karena itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan masih perlu diperjuangkan secara terus menerus pada berbagai level kehidupan.

Hambatan dan kendala dalam aktualisasi kebebasan beragama dan berkeyakinan itu boleh jadi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan tertentu Negara, yang dalam satu dan lain hal menyebabkan individu atau masyarakat tertentu terhalangi atau tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan agama dan keyakinan yang mereka anut. Dalam hal ini, perlu diperjuangkan untuk perubahan ketentuan hukum dan kebijakan Negara tersebut, sehingga kebebasan agama dan keyakinan dapat terwujud lebih baik.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...