Sabtu, 28 November 2009

Polemik Keistimewaan Jogja


Buku : Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya
Penulis : Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan : Pertama, Februari 2010
Tebal : xii + 201 halaman

Di tangah maraknya penyelenggaraan pilkada dan pilgub di seluruh belahan bumi pertiwi, sebagian besar wong Yogya justru mengharapkan penetapan kembali Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sebagian dari mereka melakukan berbagai bentuk aksi massa untuk menunjukkan aspirasi tersebut. Orasi-orasi pun digelar meski tak galak namun lebih bernuansa dialog budaya. Peristiwa seperti itu sudah berulang kali terjadi sejak reformasi bergulir. Aksi pada 11 agustus 1998 dikenal dengan aksi Pisowanan Kawulo Mataram. Aksi pada 26 Agustus 2003 juga tak kalah marak. Sedangkan pada 2008, aksi-aksi serupa dilakukan semakin intensif dan sistematis.

Ciri keistimewaan Yogya, meski sampai medio 2008 belum diundangkan dengan jelas, terletak pada kepemimpinan otomatis Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai Kepala Daerah DIY. Prinsip itulah yang sejak masa Kemerdekaan RI dulu dinyatakan sebagai kekhasan DIY, meski juga tak jelas dan tak tegas. Hal itu pulalah yang dipahami oleh masyarakat sehingga mereka berulang kali menyampaikan aspirasi tersebut.

Sabtu, 21 November 2009

Jihad Melawan Teror


Aksi teror jelas merupakan tindak amoral sekaligus kriminal yang sangat merugikan manusia dan kemanusiaan. Siapa pun tentu tahu bahwa aksi teror dan mereka yang menganut paham terorisme sesungguhnya melawan agama. Tidak ada alasan apapun secara moral maupun teologis untuk mengatakan bahwa teror bisa dibedakan antara ‘teror suci’ dan ‘teror kotor’. Lain halnya mungkin dengan istilah ‘perang suci’, di mana dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak seseorang boleh mengangkat senjata demi mempertahankan keimanan dan menegakkan kebenaran.

Dalam Islam, agama, yang secara politik sekarang ini lebih dicurigai sebagai lawan Barat dan sering dituduh sebagai dekat dengan aksi-aksi terorisme ini, pengertian jihad sebenarnya bukanlah identik dengan kekerasan. Siapa pun yang mau mempelajari secara sungguh-sungguh makna jihad melalui sumbernya yang autentik, maka ia akan menemukan pehamanan bahwa mengangkat senjata hanya diperbolehkan dalam kedaan yang sangat darurat dan terbatas.

Selasa, 17 November 2009

Mencipta Guru Kreatif


Judul Buku : Methods for Teaching
Penulis : David A. Jacobsen dkk.
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan : Pertama, November 2009
Tebal : xvi + 340 halaman

Tanpa guru yang kreatif dan dapat diandalkan penguasaan materinya, mustahil suatu sistem pendidikan berikut kurikulum serta muatan kurikulumnya dapat mencapai hasil yang diidealkan. Yang dikatakan mantan Menteri Pendidikan Fuad Hassan tersebut di atas tetap relevan untuk situasi sekarang, ketika kurikulum tingkat satuan pendidikan diterapkan.

Kurikulum memang penting, namun bisa berhenti sebagai perangkat mati yang masih membutuhkan sosok-sosok guru untuk menerjemahkannya dalam praksis pengajaran. Menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa banyak dapat kita jumpai guru yang kreatif di negeri ini? Masih adakah guru yang tergerak untuk kreatif tanpa imbangan finansial yang memadai?

Komitmen Pemimpin untuk Pendidikan


Menurut Suyanto, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas (Kompas 30/05/08), dari total 531.186 ruangan kelas SD dan SMP di seluruh Indonesia yang rusak, 60,25 persen di antaranya sudah selesai direhabilitasi oleh pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah bisa menyelesaikan rehabilitasi sebanyak 47.926 ruangan kelas atau baru 5,3 persen. Sampai saat ini, sudah 128 kabupaten/kota yang tuntas dalam perbaikan gedung sekolah yang rusak. Itu pun pengembangannya baru sebatas fisik sekolah, belum pada sasaran sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pembelajaran di sekolah. Suyanto mengatakan, khusus untuk perbaikan SD rusak masih 213.63 ruang kelas.

Bagaimana dengan kualitas guru? Menurut Balitbang Depdiknas, guru-guru Indonesia yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73 %, guru SMK negeri 55,91 %, swasta 58,26 %. Rendahnya profesionalitas guru ini salah satu dipengaruhi oleh pendidikan guru yang belum memadai. Dari 2,7 juta orang guru di Indonesia hanya sepertiganya atau 35% saja yang berpendidikan S1. Sedangkan di Sekolah Dasar guru berpendidikan S1 baru sekitara 10% sedangkan menurut undang-undang no 14 tahun 2005 guru Sekolah Dasar harus S1.

Jumat, 06 November 2009

Pelajaran Untuk Guru Muda


Judul Buku : The Art of Teaching
Penulis : Jay Parini
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan : Pertama, Oktober 2009
Tebal : vii + 190 halaman

Mengajar bukanlah sebuah kerja sebagaimana layaknya pekerjaan untuk menghasilkan uang. Seorang guru dibebani tugas untuk membangun siswa kepada alam realitas, memberikan pengantar yang ketat bagi sebuah disiplin tertentu, dan menciptakan kesadaran tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang dilatih dalam seni berpikir kritis. Tentu saja, banyak anak muda di dunia ini yang belum pernah diasuh dengan cara yang demikian, bahkan mungkin termasuk mereka yang tergolong cerdas sekalipun.

Pendidikan tidaklah sepantasnya selalu mengajarkan mengenai masa lalu, akan tetapi sebanyak mengenai masa depan. Mengenai hal ini, Paulo Freire, seorang teoritisi pendidikan, pernah mengingatkan bahwa “Berpikir sejarah sebagai kemungkinan adalah mengakui pendidikan sebagai kemungkinan.” Artinya, mengakui bahwa jika pendidikan tidak dapat menyelesaikan semua, setidaknya pendidikan mampu menghasilkan beberapa hal penting.

Menakar Neoliberalisme Indonesia


Judul Buku : Bahaya Neoliberalisme
Penulis : Revrisond Baswir
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan : Pertama, November 2009
Tebal : ix + 197 halaman

Pro-kontra neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan yang berlangsung pada tahun terakhir ini sangat menarik untuk dicermati. Di luar dugaan, semua pihak yang selama ini cenderung sangat pro-pasar, secara tiba-tiba mengelak dituduh sebagai neolib. Bahkan, sebagaimana dipertontonkan oleh para ekonom neoliberal pembela Boediono, mereka tidak hanya berusaha sekuat tenaga untuk menepis pelabelan Boediono sebagai seorang neolib. Dengan sangat memaksa mereka mencoba mengungkit sejarah dengan mengaitkan Bodiono dengan ekonomi Pancasila.

Pertanyaannya, mengapa kebanyakan ekonom yang selama ini sangat pro-pasar tersebut tiba-tiba mengelak untuk diasosiasikan dengan neoliberalisme? Benarkah Boediono seorang penghayat ekonomi Pancasila dan bukan seorang neolib? Peristiwa apa sajakah yang perlu dicermati untuk mengetahui ideologi ekonomi seseorang?

Kamis, 05 November 2009

Membangkitkan Kewirausahaan


Baru-baru ini Presiden mengemukakan bahwa untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, maka sebagai salah satu upaya untuk mengatasi semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin adalah dengan memberdayakan masyarakat menjadi wirausaha melalui pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM).

UMKM di Indonesia sebanyak 44.693.759 atau 99,84% dari unit usaha secara keseluruhan (BPS, 2005) menyerap tenaga kerja sebesar 82,2 juta tenaga kerja (88,64%) dari jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ironisnya kontribusi UKM terhadap pembentukan PDB hanya sebesar 5,6% selebihnya merupakan peran usaha besar yang jumlahnya hanya 0,16%. Hal tersebut menggambarkan bahwa perekonomian nasional masih dikuasai oleh usaha besar. Berkenaan dengan hal di maksud sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar dan iklim yang kondusif bagi UMKM agar dapat mengejar ketertinggalannya dan sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...