Jumat, 24 Oktober 2008

Telaah Kritis Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik


Judul Buku : Kebijakan Pendidikan; Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik
Penulis : H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, Agustus 2008
Tebal : xvii + 479 halaman (termasuk indeks)

Setiap negara mempunyai ideologinya masing-masing sebagai flatform untuk menyejahterakan rakyatnya. Dari flatform inilah dijabarkan berbagai jenis kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah beserta aparatnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama itu. Bagi negara Indonesia, kita mengenal Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai ideologi negara kita. Dari landasan Pancasila sebagai nilai-nilai mendasar di dalam berkehidupan bernegara kita, dijabarkan visi dan misi dari kehidupan dan kehidupan bernegara.

Dewasa ini kita telah mempunyai visi 2025 sebagai visi jangka panjang dalam kehidupan bernegara. Dari visi 2025 tersebut dijabarkan berbagai kebijakan dalam semua sektor kehidupan berbangsa. Salah satu kebijakan yang lahir dari visi serta misi tersebut adalah kebijakan pendidikan dan kebijakan publik. Bagaimanakah hubungan antara kedua jenis kebijakan tersebut? Salah satu jawaban yang elementer dalam pertanyaan ini adalah pertama-tama kita harus mempunyai orang-orang (pemimpin) yang dapat merumuskan kebijakan pendidikan dan kebijakan publik yang tepat.

Rabu, 22 Oktober 2008

Optimalisasi Cara Mengajar


Judul Buku : Learning to Teach; Belajar untuk Mengajar
Penulis : Richard I. Arends
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan : Pertama, 2008
Tebal : xx + 371 halaman

Saat ini mengajar menawarkan karier yang cerah dan rewarding bagi mereka yang dapat menjawab tantangan intelektual dan sosial pekerjaan ini. Terlepas dari membanjirnya laporan yang bernada mengkritik sekolah dan guru selama dekade terakhir, kebanyakan orang terus mendukung sekolah dan mengekspresikan keyakinannya terhadap pendidikan. Masyarakat modern membutuhkan sekolah-sekolah yang memiliki guru-guru ahli untuk mengajar dan mengurus anak-anak selama orang tua mereka bekerja.

Di masyarakat kita, guru diberi status profesional. Sebagai pakar dan profesional, mereka diharapkan dapat menggunakan praktik terbaik untuk membantu siswa mempelajari berbagai keterampilan dan sikap yang esensial. Sekarang tidak cukup bagi guru untuk sekedar bersikap hangat dan menyayangi anak-anak, atau sekadar menerapkan praktik-praktik mengajar yang semata-mata didasarkan pada intuisi, preferensi pribadi, atau kearifan konvensional.

Neoliberalisasi Pendidikan


Judul Buku : Tirani Kapital dalam Pendidikan
Penulis : Darmaningtyas, dkk.
Penerbit : Pustaka Yashiba
Cetakan : Pertama, 2009
Tebal : xxix + 412 halaman

Paham neoliberal telah merasuki para pemikir pendidikan di dunia. Dikatakan John Williamson, bahwa pendidikan menjadi sebagai komoditi dan tunduk kepada hukum pasar. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membutuhkan biaya besar maka orang berlomba-lomba membuat sekolah-sekolah yang mahal dengan bayaran tinggi. Lahirlah sekolah-sekolah elite yang hanya menampung anak-anak dari keluarga kaya. Pendidikan menjadi tidak demokratis dan hanya merupakan milik lapisan masyarakat yang berada.

Di Indonesia, terbukti dengan disahkannya UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) secara sistematis semakin memperkecil peranan negara dalam pembiayaan pendidikan. Akibatnya, hampir semua Perguruan Tinggi Negeri tidak lagi dapat diakses oleh kaum miskin, meski mereka memiliki kemampuan akademik yang baik. Pengelolaan pendidikan pun tidak berbeda dengan korporasi yang mementingkan finansial. Dijadikannnya pendidikan sebagai komuditas yang diperdagangkan itulah salah satu agenda yang didesakkan oleh WTO (World Trade Organization). Demikian pula pengesahan UU BHP tidak lepas dari tekanan Bank Dunia melalui Proyek Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...