ICMI dan Eksistensi Terhadap Bangsa

Perjalanan titik awal berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), tidak akan pernah lepas dari peranan penting para tokoh terkemuka, seperti; Imanuddin Abdulrahim, Dawan Raharjo, Nurcholis Madjid, Sri Bintang Pamungkas, dan para cendekiawan lainnya, yang tergabung dalam 49 cendekiawan muslim menginginkan atas berdirinya ICMI, dengan mempercayai Dr.Ing.B.J. Habibie sebagai pimpinan wadah cendekiawan muslim dalam lingkup nasional. Meskipun, sebenarnya keinginan berdirinya ICMI berawal dari forum sekelompok mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang, yang merasa prihatin terhadap kondisi umat Islam, para cendekiawan muslim cendrung pecah, hanya memperjuangkan dan membesarkan kelompoknya sendiri.

Melalui agenda pertemuan simposiam sebagai langkah awal, membentuk kordinator, dengan mengundang para cendekiawan yang bertujuan mengharap pemberian dukungan atas tercapainya “keinginan” mempertemukan para dendekiawan. Pada tanggal 27 September 1990, Habibie dalam suatu pertemuan, memberitahukan bahwa usulan untuk menjadi pimpinan wadah cendekiawan muslim mendapat restu dari Presiden Sueharto.

Kemudian juga, usulan Habibie untuk menamai organisasi Islam ini dengan ICMI, mendapat dukungan dari semua cendekiawan muslim yang hadir pada kesempatan itu. Kemudian pada tanggal 28 September 1990, terjadi pertemun kembali dalam rangka pembahasan rencana pertemuan pada bulan Desember. Terdapat kesepakatan untuk mengadakan acara simposium bertema “Simposium Nasional Cendekiawan Muslim: Membangun Masyarakat Abad XXI”.

Kegiatan koalisi-tingkat tinggi antara pemimpin pemerintah dan Muslim di luar pemerintah ini, di ikuti para tokoh dari Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama, yang pada waktu itu dijabat oleh H. munawir Sjadzali, dan staf di departemennya. Menteri penerangan, Harmoko, juga berandil dalam perencanaan program pertemuan selanjutnya, Rudini sebagai menteri dalam Negeri, tak ketinggalan Habibie yang waktu itu masih menjabat sebagai perdana menteri dan para petingginya. Habibie sebagai orang yang terpilih menjadi ketua umum, menyatakan kelahiran ICMI akan digiring pada organisasi bebas kepentingan politik.

Tapi, dengan terbentuknya Organisasi Islam seperti ICMI yang melibatkan kelompok Muslim pemerintahan dan non-pemerintah, tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari para cendekiawan Muslim Indonesia, mereka menolak untuk bergabung dengan alasan bahwa ICMI bukan organisasi yang mewakili Islam, melainkan sekedar rekayasa para pemimpin pada saat itu. Seperti Deliar Noer, Taufik Abdullah sebagai sejarawan menolah diundang meski telah beberapa kali diundang, dengan alasan bahwa ICMI terlalu dikuasai birokrasi, namun Adullah menahan diri tidak mengkritik secara terbuka. Secara pribadi, ia mengaku bahwa organisasi itu telah bekerja sangat baik, misalnya dengan mensponsori diskusi terbuka tentang HAM, sama seperti Billah yang lebih suka tetap berada di luar organisasi karena khawatir menjadi anggota hanya akan menghalanginya bertindak bebas dalam menyikapi persolan terhadap persolan bangsa.

Penolakan terhadap organisasi ICMI juga dilakukan oleh Aburrahman Wahid semasih menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama, yang menuduh organisasi ICMI menumbuhkan “Sectarianisme”, meskipun diundang secara pribadi oleh Habibie, yang mengunjunginya ketika ia dirawat di rumah sakit pada Februari 1991, orang yang begitu akrab dipanggil Gus Dur, menolak bergabung dengan menyatakan bahwa pusat perhatian ICMI “Ekslusivistik” dan elitis bukan pan-Indonesia. Ridwan Saidi, ketua HMI 1974-1977 dan mantan aktivis PPP, mengkritik organisasi ICMI dengan alasan senada, menuduh ICMI hanya mencerminkan visi khusus birokrasi terhadap Islam.

Sebagai seorang tokoh pendukung organisasi ICMI, Nurcholish Madjid menjawaban atas para pengkritik, bahwa apapun peran yang dimainkan oleh pesaing di tingkat elit terhadap ICMI, dan apapun nasib akhir ICMI, organisasi ini telah memiliki pengaruh nyata-bagi kelompok kelas menengah yang saleh dan tekun menjalankan perintah agama. Apapun dampak politik jangka panjangnya, ICMI telah menguatkan kepatuhan pada Islam di kalangan kelas menengah dan pejabat pemerintah.

Bertolak kepada terjadinya pro dan kontra atas berdirinya organisasi ICMI, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kaum muslim Indonesia, dalam perkembangannya termasuk para cendekiawan, harus lebih mampu lagi menampilkan diri serta dalam ajaran keagamaanya sebagai pembawa kebaikan untuk semua lapisan masyarakat, dan harus bisa menunjukkan rasa kebersamaan dengan berpegang pada tuntunan ajaran agama Islam. Serta tidak memandang suatu golongan adalah yang paling benar, dan menganggap golongan lain salah. Indonesia sebagai bangsa majmuk, Islam diharapkan bisa terus tampil menjawab segala macam persoalan, mengisi segala kekurangan, menjadikan sumber pengembangan dan kunci pembuka masalah dengan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat.

Seperti yang terlihat dewasa ini, ICMI dalam merespon persoalan mendasar yang dihadapi umat Islam Indonesia, mulai mencoba membuat program pengentasan buta aksara di pedesaan dan pengentasan kemiskinan seperti yang terjadi di Kabupaten Tanggamus, Menurut Dr. Marwah Dauh Ibrahim sebagai ketua Presidium ICMI pusat, terpilihnya Tanggamus sebagai daerah model di Indonesia untuk program ICMI ini didasari atas sumber daya manusianya, sebab untuk menjadi model bukanya hanya komoditasnya saja tapi yang terpenting adalah sumberdaya manusianya.

Dengan program itu, ICMI berupaya untuk mengembangkan agroestat (agro cendekia). Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dalam bertani. Dengan agroestat ini, maka diharapkan lahan pertanian bisa memiliki nilai ekonomi tinggi, tandasnya. Maka dari program ini, jelaslah nampak pada kita semua, fungsi nyata program ICMI pada lapisan masyarakat.

Maka dari itu, diharapkan kegiatan-kegiatan ICMI dalam membantu meningkatkan kemajuan Bangsa, melalui peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akan terus mengalami peningkatan tanpa ada penghalang dari suatu kelompok oposisi, dengan selalu menilai setiap dari kegiatan yang dilakukan sebagai cermin kegiatan kepentingan politik, karena yang terpenting dalam menghadapi keterpurukan bangsa ini, baik dalam bidang ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran bukan lagi hanya mengeluarkan janji-janji palsu tanpa ada bukti konkret. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersyukur dan bangga dengan berdirinya organisasi Islam yang selalu berperan eksis atas kepeduliannya mewujudkan bangsa kuat, mandiri, menuju masyarakat adil, dan sejahtera.